MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno Bidang Data dan Saksi, Ahmad Sulhy mengatakan bahwa Tim yang dipimpinnya menemukan banyak kejanggalan pada Data Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta pada Pilkada Putaran pertama bahkan tidak sah.
Sulhy mengatakan, Data Pemilih tidak sah yang sangat mencolok berada di wilayah Jakarta Barat, hal itu sesuai dengan hasil temuan Tim yang dipimpinnya setelah melakukan verifikasi terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor registrasi Kartu Keluarga (KK) pemilih yang berada pada wilayah Jakarta Barat.
“Terdapat 29.331 atau 1,8 persen data ganda dari total 1.652.051 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Sah di Jakarta Barat” Ungkap Sulhy kepada Mediaharapan.com, Senin (20/3/2017) malam
Dalam proses verifikasi data yang dilakukan, Sulhy menerangkan ada 12 kategori Kriteria yang masuk dalam DPT tidak sah, Yakni:
1. Terdapat terdapat NIK/KK yang Nomornya tidak 16 angka, Total terdapat 12.174, padahal semestinya Nomor Registrasi NIK/KK adalah 16 digit.
2. Ditemukan pada DPT yang NIK atau KK-nya memiliki kode kelahiran ‘0000’. Terdapat tujuh pemilih dengan NIK atau KK tersebut.
3. Data yang tidak sesuai adalah NIK atau KK yang kode Kabupaten/Kotanya ’00’ atau kode kecamatan ’00’. Jumlah pemilih dengan kategori tersebut sebanyak 67 pemilih.
4. Ditemukannya KK dengan nomor registrasi yang menunjukan jika pemiliknya berdomisili di luar Jakarta. dengan total terdapat 2.963 dengan jenis tesebut. Kode KK untuk wilayah Jakarta adalah ’31’.
5.Terdapat 4.604 KK dengan kode di luar Jakarta Barat.
6. KK format tanggal perekaman tidak terbaca sebanyak 1.009 pemilih.
7. Adanya 147 KK yang diterbitkan sebelum tahun 2005.
8. Terdapat 620 KK terbit setelah penetapan DPT pada 12 Desember 2016
9.NIK format tanggal tidak terbaca atau sesuai jenis kelamin sebanyak 3.650.
10. NIK di luar wilayah kependudukan sebanyak 15 pemilih. 2.805 NIK pemilih tidak sesuai dengan kode/kabupaten di Jakarta. 792 NIK KTP kode kecamatan di luar wilayah kependudukan.
“Dengan demikian totalnya 28.853 DPT tidak sah di Jakarta Barat, ditambah dengan 477 pemilih ganda di 8 kecamatan di Jakarta Barat” Ungkap Sulhy.
Berdasarkan temuan-temuan itu Sulhy menilai adanya gerakan sistematis yang memobilisir orang-orang yang tidak memiliki hak pilih untuk memenangkan calon tertentu pada Pilkada DKI Jakarta.
“Kami sedang menyisir DPT dan DPTB putaran I yang akan menambah daftar panjang buruknya data pemilih Pilkada DKI. Segera mungkin kami mengundang KPUD dan Bawaslu DKI utk menkonfirmasi temuan ini” Jelas Sulhy.
Sulhy memastikan, bila temuan ini merupakan unsur kesengajaan dan mengarah pada pidana maka Tim Hukum akan bergerak untuk memperoses kasus temuan tersebut.
“Bila analisa tim hukum kami mengarah pada pidana pilkada maka akan kami proses secara tuntas, sehingga pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua yamg sebentar lagi akan diselenggarakan berjalan secara fairplay dan berintegritas”. Pungkas Sulhy (MH007)
