MUI, FPI dan HTI DICINTAI RAKYAT, JOKOWI BAKAL LENGSER !
Oleh: Faizal Assegaf
Istana kini dalam sorotan serius terkait dugaan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Masalah ini dapat berujung pada desakan penggulingan rezim Jokowi.
Tidak heran bila Presiden Joko Widodo secara licik berupaya memanfaatkan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketum NU Said Aqil Siradj. Modus “politik adu-domba” untuk meredam kemarahan ummat Islam.
Pendekatan konsolidasi kekuasaan Jokowi serupa dengan gaya PKI pada era Orde Lama yang getol menyebarkan fitnah serta pembunuhan keji terhadap ulama dan kaum muslim. Akibatnya rakyat dan TNI bersatu menumpas PKI pada tahun 1965.
Sejarah tampak terulang kembali. Jutaan kaum muslim belakangan ini mulai resah atas kasus penistaan kesucian Al Qur’an, TKA ilegal asal Cina, kasus proyek Reklamasi, penyelundupan Narkoba besar-besaran dari Cina, skandal RS Sumber Waras dll.
Menghadapi persoalan yang krusial tersebut, ulama serta jutaan kaum muslim yang dimotori oleh MUI, HTI, FPI dan ratusan ormas Islam lainnya, melancarkan berbagai protes. Namun tampaknya rezim Jokowi justru mengambil sikap kontra.
Tindakan Jokowi sebagai petugas partai selaras dengan agenda PDIP yang giat menggalang kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Tujuannya memperkuat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan kelompoknya.
Kasus penistaan agama oleh tersangka Ahok menjadi barometer bagi operasi politik rezim Jokowi untuk menunjukan keberpihakkan atas dominasi golongan etnis terkait.
Tegasnya, dicurigai adanya skenario agar Ahok harus dilindungi serta dibiarkan bebas untuk mengusik kehidupan ummat Islam. Tujuan busuk itu makin terlihat jelas dan mulai mengarah pada gejolak politik yang serius.
Upaya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis pro perubahan adalah tindakan yang sangat keji dan biadab. Cara-cara seperti ini tidak lepas dari watak politik komunis yang dalam sejarah republik ini sangat terkenal anti Islam dan TNI.
Ciri politik komunis tersebut yakni, menjauhkan TNI dari rakyat, membenturkan ummat Islam dengan Polri, gencar melakukan adu-domba antar sesama kelompok ummat Islam serta melindungi dominasi ekonomi etnis terkait sebagai mitra strategis penguasa.
Sikap mesra rezim Jokowi kepada Ketum Muhammadiyah, Ketum NU dan sejumlah tokoh Islam lainnya dengan dalih “Islam moderat”, bertujuan untuk mengadu-domba kaum muslim. Lakon politik murahan tersebut justru membuat rakyat makin gusar terhadap Istana.
Dan jangan lupa, mayoritas kaum NU dan Muhammadiyah sangat paham dengan gaya politik adu-domba rezim Jokowi. Sebab tujuannya demi menghancurkan MUI, HTI, FPI dan ratusan ormas Islam lainnya yang terlibat dalam aksi Bela Islam.
Apakah tokoh sentral Muhammadiyah dan NU adalah orang-orang bodoh yang rela membiarkan dirinya diperalat oleh Istana untuk meradam aspirasi jutaan ummat Islam?
Mereka justru sangat memahami telah dimanfaatkan oleh rezim Jokowi. Di permukaan seolah mendukung penguasa, namun di balik layar Muhammadiyah dan NU solid serta giat mendorong gerakan solidaritas rakyat untuk mendesak Jokowi dilengserkan.
Hal serupa juga terjadi pada TNI, Polri dan berbagai elite nasional, yang terlihat diam tapi terus memantau perkembangan dinamika politik untuk bertindak membela rakyat.
Singkatnya, MUI, HTI, FPI dan ratusan ormas Islam lainnya yang terlibat dalam aksi Bela Islam, teruslah menggalang perlawanan tehadap rezim dusta Jokowi.
Jangan gentar menghadapi politik adu-domba dan kriminalisasi terhadap ulama. Kini jutaan rakyat menunggu komando untuk turun ke jalan !
Faizal Assegaf
Ketua Progres 98
