MEDIAHARAPAN.COM, Makassar – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar tabligh akbar di Masjid Al Markaz Makassar (30/03/2019). Tema yang diangkat tentang arah perjuangan umat, “Integrasi Keislaman dan Kebangsaan”.
Menurut Wakil Ketua MIUMI Pusat, Ustadz Muhammadz Zaitun Rasmin, roadshow yang telah diagendakan dari tahun lalu ini bukan merupakan agenda politik praktis.
“MIUMI tidak melakukan kegiatan politik praktis, karena MIUMI bukan partai politik atau underbow salah satu partai,” tegas Ustad Zaitun seperti diungkap dalam keterangan resminya.
Ustadz yang juga Ketua Umum Wahdah Islamiyah ini menyoroti kesalahpahaman sebagian sebagian umat Islam dalam memandang relasi Islam dan politik. Masih ada yang memandang ikut pemilu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama.
Menurut beliau, justru politik adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Jadi, tidak sepenuhnya benar jika dilarang berpolitik di dalam masjid.
“Kalau yang dimaksud adalah kampanye politik praktis, memang itu tidak boleh. Kecuali darurat. Tapi kalau yang dimaksud adalah siyasah syar’iyyah (politik Islam_red), itu bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam”, ujarnya.
Selanjutnya Wakil Sekjen MUI Pusat ini memberi arahan bagaimana memilih pemimpin di zaman ini yang menurut beliau berbeda dengan zaman khulafaur rasyidin.
“Jika ada dua calon pemimpin, yang satu kuat keshalihannya dan yang kedua tidak seshalih yang pertama. Tapi, calon yang kedua lebih kuat kepemimpinannya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang kedua. Karena calon yang pertama, keshalihannya untuk dirinya pribadi. Sedangkan calon yang kedua, kekuatan kepemimpinannya untuk semua rakyatnya,” terang beliau.
Beliau menjekaskan, fungsi politik menurut Islam adalah ‘siyasatud dunya wahirasatud din’. Artinya, untuk mengatur urusan-urusan duniawi sehingga tercapai kemaslahatan, serta memastikan agar ajaran agama tetap bisa dijalankan secara maksimal.
“Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan untuk rakyatnya. Termasuk dalam hal ini adalah kesejahteraan. Bukan semata-mata untuk mencapai kekuasaan.” lanjut beliau.
Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Se-Asia Tenggara ini juga menjelaskan bahwa Indonesia perlu pemimpin yang memiliki ‘sense of crisis’ atau kepekaan terhadap kesusahan yang dialami rakyatnya. (ibw/bilal)
