MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) terbuka kepada masyarakat internasional terkait masalah Uighur. Hal tersebut, menurutnya, untuk menjawab tudingan bahwa pemerintah China melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat Muslim di Uighur, termasuk isu penahanan anggota etnis Uighur dalam kamp reedukasi di Xinjiang.
“Kita minta lebih terbuka, Cina lebih terbuka, dan Cina telah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp itu bukan untuk indoktrinasi, tapi semacam pelatihan itu kata dia, kita minta lebih terbuka lah,” ujar KH Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (17/12) seperti dilansir Republika.co.id.
Menurut Wapres, tertutupnya Pemerintah China terhadap Muslim Uighur menimbulkan spekulasi masyarakat di dunia terhadap kondisi di Uighur. Sementara, pemerintah Indonesia, kata KH Ma’ruf, konsisten mendukung upaya perlindungan masyarakat Muslim Uighur.
“Kalau pemerintah kan memang konsisten kalau soal perlindungan hak asasi manusia, kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan juga mengajak semua negara, termasuk cina, untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi, saya kira arahnya ke sana,” kata KH Ma’ruf.
KH Ma’ruf juga angkat bicara soal tudingan bahwa ormas Islam Indonesia tak kritis terhadap kondisi masyarakat Uighur di Xinjiang. Hal itu diindikasikan media Amerika Serikat Wall Street Journal (WSJ) pada 11 Desember dalam artikel dengan judul “How China Persuaded One Muslim Nation To Keep Silent on Xinjiang Camps”.
Dalam artikel itu, WSJ mula-mula memaparkan soal kencangnya suara sejumlah pihak di Tanah Air terkait isu penahanan jutaan anggota etnis Uighur dalam kamp reedukasi di Xinjiang, tetapi kemudian berubah karena rayuan Pemerintah Cina.
KH Ma’ruf mengungkap, tudingan tersebut sudah dibantah oleh ormas-ormas Islam. “Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing masing ormas Islam bahwa itu tidak benar. Saya kira yang membantah ormas Islam saja,” ujar Kiai Ma’ruf. Hal yang paling penting, kata dia, tudingan itu tidak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi juga menyatakan telah melakukan pertemuan dengan Menlu Cina Wang Yi di sela-sela pertemuan Asia Europe Meeting Foreign Minister Meeting (ASEM FMM) yang ke-14 di Madrid, Spanyol, Senin (16/12) waktu setempat. Pada akhir pembicaraan, Retno menyinggung soal Muslim Uighur di Xinjiang.
Dalam lansiran yang diterima Republika, pada akhir pertemuan Retno meminta informasi mengenai perkembangan situasi di Xinjiang. Wang Yi kemudian menegaskan komitmennya bahwa kebebasan beragama umat Islam di Xinjiang dijamin oleh negara. []
