MEDIAHARAPAN.COM Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, KPUD DKI Jakarta kini menjadi salah satu lembaga yang menjadi korban pendiskreditan yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dengan aksi walk out dalam rapat pleno KPUD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Pasalnya, dengan adanya aksi ini akan berpotensi memudarkan kepercayaan masyaarakat kepada KPUD DKI Jakarta karena dianggap tidak profesional.
“Alasan tidak sesuai rundown acara karena mempunyai kegiatan lain dan menggagapnya tidak profesional dimanfaatkan Ahok untuk menggoreng opini miring kepada KPUD DKI di depan media. Padahal permasalahan teknis seperti ini seharusnya tidak dibesar-besarkan dan secara aturan pun tidak ada kewajiban bagi para paslon untuk menghadiri rapat pleno KPU DKI Jakarta karena cukup diwakili oleh Tim pemenangan” tutur Jajat saat kami hubungi, Jumat (10/3/2017).
Jajat menilai, Ini bukan aksi pertama Ahok yang berani mendiskreditkan lembaga tertentu hanya untuk kepentingannya dengan mengganggap tidak profesional dengan memanfaatkan posisinya sebagai media darling. Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan temuan pembelian lahan sumber waras. Kedua, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementrian Kelautan yang menolak proyek reklamasi. Ketiga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa kasus penistaan agama yang menjeratnya hingga jadi terdakwa.
“Sikap arogansi dan kerap mendiskreditkan lembaga tertentu di depan umum akan menjadi kerugian tersendiri bagi ahok dalam menghadapi putaran kedua pilkada DKI Jakarta nanti. Sebaliknya publik akan menilai inilah bukti kelemahan ahok yang sebenarnya dalam memimpin DKI. Selain itu, elit partai pendukung Ahok juga kerap disibukan dengan mencari pembenaran atas sikap ahok dan sya kira itu bukanlah pekerjaaan yang mudah karena pastinya menguras energy dan dan biaya yang tinggi”, tutup Jajat. (Bams)
