Oleh: Zeng Wei Jian
Konferensi NATO-Rusia soal peran militer dalam combating terorisme sudah beberapa kali dilakukan. Charles Honoris, Hendardi, Al Araf masi berkutat pada teori negara demokrasi.
In case of Charles Honoris, mungkin dia sedang sariawan. Pasalnya, rencana (hoax) anugerah Grand Cross Order of Bath batal diberikan kepada Ahok. Sebuah joke bilang The Queen lagi sibuk bezoek korban bom konser Ariana Grande. Penganugerahan ditunda sampe tahun 2100. Ahok, dan juga Charles Honoris (maybe), terpaksa gigit dua jari.
Makanya, Charles Honoris bisa bilang, “pelibatan TNI dalam memberantas terorisme adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi”.
Terorisme adalah penyakit yang menyerang internasional system. Dari Kenya dan Tanzania sampai New York, Bali, Djerna dan Moskow. Bagai virus, terorisme telah bermutasi. Dari lokal dan domestic violence jadi kejahatan terhadap negara. Sehingga transformasi respon terhadap terorisme juga harus dilakukan.
Indonesia masi mengadopsi sudut pandang terorisme masuk ranah criminal justice system. Masi pidana. Stressing penggunaan non-military tools, bekukan aliran dana teroris, menyolidkan polisi, memperketat perbatasan, dan meningkatkan kualitas intelijen.
Namun, saat ini distingsi antara terorisme dan perang is fading away. Teroris sudah melengkapi diri dengan senjata berat dan weapons of mass destruction. Sekali serang, ribuan orang tewas. Sehingga, peran militer mesti menggantikan tugas polisi.
Di tahun 1970an, militer dan polisi British siap menghadapi serangan laut teroris. Namun tidak demikian dengan India. Tahun 2008, Mumbai di bawah ancaman seaborn attack. Pemerintah India dikritik karena kegagalan intelijen menditeksi serangan LET (Lashkar-e-Taiba) dan military reinforcements yang terlambat. Militer India baru merespon setelah 5,5 jam pasca LET membantai civilian. Intervensi National Security Guard (NSG) terlambat 10 jam.
Belajar dari pengalaman, November 2008, India membangun kemampuan tempurnya melawan terrorist attack. Angkatan Laut, coastguard, NSG dan polisi dikordinasikan dalam unit joint patrol.
Militer bisa berperan dalam tiga faktor utama. Pertama, defensive measure against terrorism. Menangkal bahaya terorisme terhadap populasi, teritori, infrastruktur dan sistem komunikasi. Kedua, counter-terrorism: offensive measures. Menditeksi, mencegah, deterence dan intersepsi serangan teror. Ketiga consequence management: stabilisasi kondisi, deradikalisasi dan menjaga otoritas sipil. Jangan sampai “War on Terror” meluber jadi gerakan “Anti Islam” dan dalil mengkriminalisasi ulama dan aktifis.
Di masa Orde Baru, hanya ada dua serangan teror: Woyla dan Borobudur. Pasca TNI diisolasi, Kedutaan Philiphina dan Malaysia dibom. Bursa Efek Jakarta, Gereja, JW Marriot, Australian International School, Bandara, Pos Polisi, Atrium Plasa, Bank dan sebaganya jadi sasaran serangan terrorist.
Bom Bali yang menewaskan ratusan orang dan tekanan internasional memaksa Indonesia memiliki Undang-Undang Anti Terorisme. Jadi, regulasi ini bersifat emergency.
Eforia reformis menarik garis demarkasi antara domain TNI-Polri. Sekarang, pembedaan antara internal dan eksternal security memudar. Reformis berpendapat, perbatasan (border) adalah tugas TNI. Sedangkan “internal security” diurus polisi. Faktanya, teroris bisa menyusup ke dalam masyarakat. Mengambil keuntungan celah terbuka era demokrasi sipil. Alhasil, 40 serangan teroris pecah semasa reformasi. Sesuatu yang tak terbayangkan terjadi selama Pa Harto berkuasa.
Sejak tahun 1992, Kongres Amerika sudah berusaha melemahkan ABRI. Kerjasama militer USA-Indonesia dibekukan September 1999. Reformasi merupakan kulminasi menyingkirkan peran TNI.
Memang, kontradiksi antara politik demokrasi dan etos militer harus dipahami. Diktator militer harus dihindari. Sebagaimana berbahayanya polizeistaat (Negara Polisi). Tapi berasumsi demokrasi bisa survive dari serangan teroris tanpa respon militer adalah pandangan naive.
THE END
