MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Sebuah Undang-Undang tentang penjatuhan sangsi kepada aktor aktor intelektual yang melakukan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur berhasil disahkan oleh House of Representative (DPR-nya Amerika) pada hari Selasa (03/12). UU ini bernama The Uighur Human Rights Policy Act 2019 yang dimaksudkan untuk memberikan sangsi kepada aktor intelektual/pemimpin negara China atas perlakuan mereka kepada Muslim Uighur dan beberapa etnis minoritas melalui cara cara penahanan semena semena, penyiksaan dan pelecehan termasuk didalamnya program magang massal “cuci otak” terhadap 1 Juta Muslim Uighur. UU ini nantinya akan disahkan bersama Senat Amerika dan Presiden Trump.
UU ini juga mendeteksi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Muslim Uighur seperti pengambilan sampel DNA pada setiap anak Muslim Uighur untuk diawasi menggunakan teknologi canggih, penggunaan QR Codes untuk mendeteksi frekuensi kunjungan ke masjid, pembuatan software pengenalan wajah dan suara untuk memprediksi tindakan yang diambil. DPR Amerika sepakat bahwa aktor yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah sekretaris Partai Komunis di XinJiang, Chen Quanguo.
Terkait ajuan UU ini, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang salah satu misinya adalah menjaga solidaritas dunia Islam memberikan apresiasi kepada DPR Amerika yang peduli atas kasus yang menimpa Muslim Uighur melalui UU tersebut ditengah ketidakpedulian dunia Internasional kepada Muslim Uighur.
“Walaupun dalam banyak hal kita tidak setuju pada kebijakan negara Amerika atas negara negara Muslim seperti penjajahan Israel atas Palestina, tetapi dalam hal inisiatif pengajuan UU ini, saya rasa kita harus memberikan apresiasi yang proporsional bahwa ada kepedulian yang muncul dari rakyat Amerika yang direpresentasikan oleh House of Representative” ujar Mohammad Siddik selaku Ketua Umum Dewan Dakwah. Terlepas dari motif dibalik UU ini, menurut Mohammad Siddik, UU ini bisa membuka mata dunia atas terjadinya Gross Violation of Human Right yang melanggar nilai nilai kemanusiaan (Humanity) yang selama ini mungkin masih ada yang ragu atas perlakuan China kepada Muslim Uighur” Jelas Siddik dalam keterangan persnya, beberapa waktu lalu (9/12/2019).
Di Amerika sendiri Dr. Malik Mujahid memimpin kampanye SaveUighur.org untuk terus mencari dukungan kepada Senat Amerika agar segera mengesahkan UU Uighur ini bersama senat Amerika. Bagi M Siddik, lembaga internasional harus turun untuk membantu masalah Muslim Uighur tersebut, “Saya menghimbau Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mau berperan aktif dan mendesak pemerintah China agar meminta maaf kepada Muslim Uighur atas perlakuannya selama ini dan mengembalikan hak hak dasar untuk hidup sebagai manusia kepada Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya” harap Siddik.
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menghimbau juga kepada masyarakat Indonesia agar mendoakan Muslim Uighur bisa terlepas dari masalah kemanusiaan tersebut agar Allah memberikan perlndungan dan keselamatan kepada Muslim Uighur dan Etnis Minoritas Muslim yang sedang dizalimi dimanapun berada.” pungkas Siddik. []
