MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof M. Din Syamsuddin menyampaikan keprihatiannya atas kekerasan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
“Kita semua yang memiliki hati nurani sangat sedih mengetahui terjadinya tindak kekerasan di Wamena yang menimbulkan puluhan korban tewas mengenaskan dan ratusan lain mengalami luka-luka berat dan ringan,” ungkap Din, seperti dilansir PWMU.CO, Sabtu (28/9/19) siang.
Kalau hal demikian berlanjut, sambungnya, maka akan dapat disimpulkan bahwa negara tidak hadir membela rakyatnya. “Negara gagal menjalankan amanat konstitusi yakni melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berperilaku tidak adil dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang sebenarnya absah di alam demokrasi,” kritiknya.
Menurut dia, pemerintah terjebak ke dalam sikap otoriter dan represif yang hanya akan mengundang perlawanan rakyat yang tidak semestinya. Oleh karena itu Din berpesan kepada semua pihak, khususnya pemangku amanat baik pemerintah maupun wakil rakyat, agar segera menanggulangi keadaan dengan penuh kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab.
“Hindari perasaan benar sendiri bahwa negara boleh dan bisa berbuat apa saja, baik ‘membunuh rakyatnya’ atau membiarkan rakyatnya dibunuh oleh sesama dan negara tidak bisa berbuat apa-apa,” pesan Din.
Sebagaimana diberitakan, kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9/19), massa membakar 5 perkantoran, 80 mobil, 30 motor dan 150 ruko. Hingga Selasa (24/9/19) malam, total 28 jenazah telah ditemukan dan 70 orang luka-luka. Selain itu, sekitar 5.000 warga mengungsi di 4 titik pengungsian. []
