MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Keuntungan yang diberikan PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia per tahun ternyata hanya Rp 8 triliun. Jauh dibawah keuntungan yang diberikan PT. Telkom sebesar Rp 20 triliun per tahun atau sumbangan TKI Rp 144 triliun pada 2015 dan cukai rokok per tahun Rp 139,5 triliun.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (23/2/2017).
“Setiap hari rata-rata Freeport meraup keuntungan dari tambang emas di Papua sebesar Rp 114 miliar. Bila jumlah itu dikalikan 30 hari, lalu dikalikan lagi 12 bulan, maka keuntungannya bisa mencapai Rp 70 triliun per tahun,” tegasnya.
Fakta ketidakadilan ini disampaikan Mukhtar di tengah sikap arogan yang ditunjukkan Freeport kepada Indonesia. “Jika Freeport telah merasa memberikan sumbangan besar bagi Indonesia, seharusnya mereka yang berkaca diri. Merekalah yang telah mendapatkan penghidupan dari bumi Indonesia, bukan sebaliknya. Kontribusi sebesar itu tidak sebanding dengan hasil eksploitasi yang diperoleh Freeport. Berdasarkan hasil laporan keuangan Freeport tahun 2010, perusahaan tambang tersebut mampu menjual 1,2 pon tembaga dengan harga rata-rata USD 3,69 per pon,” papar politisi Partai Hanura ini.
Ia menegaskan, pada 2010 Freeport juga sudah menjual 1,8 juta ons emas dengan harga rata-rata USD 1.271 per ons. Jumlah itu bila dihitung rata-rata dengan kurs Rp 9000,-, maka total hasil penjualan Freeport mencapai sekitar Rp 60,01 triliun.
Mukhtar menyerukan, agar pemerintah meninjau ulang kontrak karya dengan Freeport. “Pemerintah Indonesia tidak hanya dirugikan dalam kuntungan materi saja, eksploitasi tambang yang dilakukan Freeport juga telah merusak lingkungan.
”Di awal interupsinya, politisi dari dapil Sulawesi I ini, mengutip pernyataan mendiang Presiden Soekarno yang disampaikannya di hadapan sidang Landraad (pengadilan) Bandung, 18 Agustus 1930 : “Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya”.
Petikan tersebut sangat tepat disampaikan saat pemerintah sedang berselisih dengan Freeport.Sejak beroperasi di tanah Papua tahun 1967, sambung Mukhtar, Freeport sudah mengeksploitasi 2,6 juta hektar lahan, termasuk 119-435 hektar kawasan hutan lindung dan 1,7 juta hektar kawasan hutan konservasi. Bahkan, hak tanah masyarakat adat pun ikut digusur.
“Oleh karena itu kerjasama dengan Freeport tidak perlu diperpanjang lagi. Yang perlu mulai dipersiapkan pemerintah adalah alih kelola perusahaan Freeport kepada BUMN,” ucapnya.
Ia mengusulkan PT. Aneka Tambang (Antam), BUMN pertambangan yang pantas mengambil alih Freeport.(MH007)
Source : DPR
