MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aksi Konkret dalam pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyelundupan, karena peredaran produk hasil penyelundupan ini bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga bisa mematikan industri-industri nasional.
Presiden mengulang kembali penegasan yang pernah disampaikannya kepada jajaran terkait, yaitu agar ruang gerak penyelundupan harus dibatasi dengan membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif. Selain itu, agar memberikan prioritas pada pengawasan di lapangan, khususnya di titik-titik rawan penyelundupan.
Terkait dengan penegakan hukum, Presiden Jokowi sekali lagi memerintahkan jajarannya untuk lebih tegas, konsisten, dan keras, serta dilakukan secara terus menerus. “Saya minta Polri, Kejaksaan Agung mendukung penuh upaya penegakan hukum ini, dan proses serta tuntaskan setiap kasus penyelundupan yang ada,” tegas Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Masalah Penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1) sore.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memerintahkan agar aparat yang bermain di penyelundupan ditindak tegas, terutama yang menjadi backing. “Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkas Presiden.
Sumber: Setkab
