MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Keputusan pemerintah menaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor 2 hingga 3 kali lipat mendapatkan kritik dari rakyat Indonesia.
Beberapa kalangan menilai penaikan itu terkesan sangat dipaksakan ditambah adanya saling lempar tanggung jawab didalam internal Pemerintah terkait lembaga yang menginisiasi kenaikan Biaya.
Saling lempar itu mulai jadi pertanyaan rakyat ketika presiden Jokowi pertanyakan kenaikan yang sangat signifikan itu, Menurut Jokowi kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017) kemarin.
“Tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi,” ujar Darmin.
Menteri Keuangan Srimulyani menyatakan bahwa usulan kenaikan tarif ini bukanlah merupakan usulan langsung dari Kementerian Keuangan. Keputusan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri.
“Untuk masalah SIM ini dari Polri termasuk yang terakhir, biasanya untuk seluruh BLU kita membuat memang review setiap saat, apakah tarifnya sesuai atau tidak, bukan dari Kemenkeu,” kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa kenaikan biaya tersebut bukan dari Polri. Akan tetapi, berdasarkan kebijakan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“Kenaikan ini bukan karena Polri. Kenaikan ini temuan dari BPK, karena dianggap harga material sudah naik. Material itu untuk STNK dan BPKB lima tahun lalu. Banggar DPR menemukan perlu kenaikan, karena Indonesia termasuk terendah di dunia, sehingga perlu dinaikkan,” ungkap Tito Karnavian.kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2017).
Tito mengatakan alasan kenaikan biaya karena daya beli masyarakat saat ini sudah meningkat (Makmur.Red)
“Sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga meningkat. Ini kan bisa menambah penghasilan negara,” ujar Tito menjawab alasan perlunya menaikkan biaya.
Sebelumnya, anggota DPR RI Anggota DPR RI Michael Jeno mengatakan dalam waktu dekat Komisi XI akan memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk diminta penjelasan soal kenaikan tarif STNK, BPKB, mutasi, dan TNKB.
“Soal kenaikan tarif kami belum mendapat kabar. Nanti Menkeu akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” ujarnya di Pontianak, Selasa (3/1/2017).
Menanggapi hal ini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 2016.
YLKI juga mengkritik alasan Menteri Keuangan yang menjadikan Inflasi inflasi sebagai dasar menaikkan biaya. menurut Tulus, Inflasi merupakan alasan yang kurang tepat untuk kenaikan STNK dan BKPB. Pasalnya, STNK dan BPKB merupakan pelayanan publik bukan produk jasa komersial. (ZE)
