MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal Mengatakan bahwa Peringatan hari buruh internasional atau mayday yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2017, akan di peringati oleh setengah juta buruh dalam bentuk aksi dan bukan dalam bentuk karnaval pariwisata sebagaimana dianjurkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri .
Iqbal menegaskan, pemikiran Mayday dalam bentuk aksi akan menimbulkan stigma negatif adalah gagal paham sejarah dan hanya pantas dikeluarkan oleh ucapan pengusaha hitam yang ingin tetap mempertahankan upah murah, outsourcing, akses jaminan sosial yang terbatas akibat Peraturan Pemerintah (PP) yang bercita rasa pengusaha.
Iqbal menjelaskan, bahwa Sejarah Mayday adalah ketika ratusan buruh di Chicago abad 18 turun ke jalan menuntut keadilan dilaksanakannya “triple day”, yakni 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam sosial.
“Di Indonesia hari ini, karena mayoritas buruh mendapatkan upah murah, maka mereka bekerja 12 jam kerja karena harus lembur, sistem outsourcing dan pemagangan yang melanggar Undang-Undang, serta jaminan pensiun yang hanya Rp 300 ribu /bulan untuk 15 tahun lagi,” kata Iqbal dalam Konfrensi Persnya di Jakarta, Kamis (27/4/2017)
“Sungguh ironis, karena kondisi ini seperti abad 18 yang seharusnya dipahami pemerintah, khususnya menaker,” sambung Iqbal.
Lebih lanjut pria yang juga menjadi Goberning Body ILO ini mengatakan, “Jadi may day is not holiday and is not tourism carnaval. Mayday adalah aksi massa buruh menyuarakan HOSJATUM.”
HOSJATUM adalah singkatan dari Hapus Out Sourcing dan pemagangan, Jaminan sosial: jaminan kesehatan gratis seluruh rakyat dan jaminan pensiun untuk buruh sama dengan PNS/TNI/Polri, serta Tolak Upah Murah : Cabut PP 78 /2015.
Diketahui sebelumnya, Menaker berharap agar perayaan Hari Buruh di Indonesia di ubah menjadi sebuah perayaan seperti karnaval agar memiliki daya tarik pariwisata dan tidak terkesan negative dengan pertunjukan seni dan Olahraga. [Handriansyah/MH007]
