MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Fraksi PDIP DPRD DKI menuding Gubernur Jakarta Anies Baswedan takut kepada FPI terkait kebijakan Pemprov DKI tidak memberi izin penyelenggaraan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) tahun depan.
Merespon hal itu, Sekretaris Umum FPI Munarman menegaskan kebijakan tersebut sudah tepat.
“Bagus dong bila kegiatan maksiat berkedok hiburan tidak diberi ruang. Itu artinya kebijakan yang bener,” kata Munarman kepada wartawan, Rabu (1/1/2020) seperti dikutip dari detikcom.
Kemudian, Munarman menyinggung soal partai pro-maksiat. Dia tak menyebutkan langsung nama partai itu. Ia menyerahkan penilaiannya kepada publik.
“Kalau ada partai yang pro-maksiat, ya kita tahu sendirilah kualitasnya,” ucap Munarman.
Sebagaimana diberitakan, Pemprov DKI telah mendapat temuan ataupun laporan dari masyarakat yang menyebut adanya pelanggaran nilai dan norma dalam penyelenggaraan DWP. Karena itu, Pemprov DKI tak akan mengeluarkan izin DWP tahun depan.
“Berdasar temuan pada penyelenggaraan DWP 2019 tersebut, bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan,” ucap Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Sri Haryati, dalam keterangan pers, Selasa (31/12/2019).
Menanggapi kebijakan itu, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah melontarkan kritik kepada Anies Baswedan. Dia menyebut sang gubernur takut kepada FPI.
“Terkait dengan wacana pelarangan tersebut, membuktikan bahwa Gubernur DKI takut dengan FPI. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kontraproduktif,” klaim Ima Mahdiah. []
