MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta (07/18) Pemilu 2019 adalah pemilihan umum serentak pertama yang digelar di Indonesia. Rakyat akan memilih serentak presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pilleg) dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Persta pemilihan legislative mewajibkan keterwakilan perempuan 30 persen, melalui kebijakan affirmative action.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.
Terkait kuota 30 peresn perempuan Rina R. Arifien, Wakil Sekretaris DPD GERINDRA DKI Jakarta, Sabtu (7/7/2018) menjelaskan, “Kita memiliki kewajiban mensukseskan kebijakan ini (affirmative action ), karena sudah ada aturanya, jadi perempuan memiliki peluang yang setara bertarung dalam bidang politik”.
“Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, frase perempuan disebut sebanyak sembilan belas kali. Partai Gerindra konsisten melaksanakan dalam menegakan peraturan, kita (perempuan) bukan merasa diberi keistimewaan melaikan ini regulasi perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib dilaksanakan. Pelaksaan dari ini afirmatif action) mendorong kader perempuan partai Gerindra bertarung masuk lembaga legislative agar lebih representative, dan memenangkan pak Prabowo sebagai Presiden RI”, ungkap Kak Rina (panggilan akrabnya) panjang lebar.
Kami mengajak permpuan berjiwa pejuang untuk memperjungkan hak-hak peremupan, yang selama ini dalam posisi lemah. Kami melihat perempuan selalu dalam posisi korban baik Kekerasan dalam ruamh tangga, kasus perceraian, hak asuh anak, single parent. Saatnya perempuan Jakarta mengambil inisiatif dengan menyuarakan hak perempuan yang wajib di lindungi oleh Hukum, imbau Rina .
Selain itu Rina menyoroti Jakata sebagai kota megapolitan dan Ibukota Negara, masih banyak ibu-ibu atau perempuan yang belum memiliki kesadaran hak-haknya, dan jadi korban. Masa depan bangsa berawal dari kelurga dan para ibu yang melahirkan dan memelihara genrasi penerus harus mendapat proteksi yang lebih terjangkau. Pemerintah harus memiliki agenda yang jelas yang berpihak perempuan yang menjadi korban persoalan Internal maupun lingkungan eksternal.
“Komitmen partai terhadap keterwakilan perempuan pasti menjadi pertimbangan dalam menempatkan kader perempuan sebagai caleg di nomor urut atas, terutama satu. Sebab metode sainte lague, memotret populasi suara perempuan sehingga semakin banyak suara perempuan akan semakin banyak kursi diraih bagi partai politik. Partai diharapkan komit membuka lebar ruang partisipasi perempuan, dengan membuka nomor urut satu terkait relevansinya dalam menentukan kemenangan,” pungkas Rina R. Arifien, yang mantan Aktifis kampus Fakulatas Hukum Trisakti 90 an. (H4RI)
