MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Setelah melalui tahun 2016 dengan beberapa apresiasi yang diberikan atas kemampuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah menurunnya perekonomian global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pada 2017 ini pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan.
“Meskipun kita tahu angka gini ratio kita sedikit membaik tapi dalam angka masih tinggi. Oleh sebab itu, kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin yang ini menjadi sebuah konsen besar pemerintah kita ke depan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1) pagi.
Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, menurut Presiden, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena kita ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat juga harus menjadi fokus perhatian bersama dan diakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini.
“Saya kira kepada Menteri (Agraria dan Tata Ruang)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah saya sampaikan, kepada Menteri KLH sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, reformasi ini betul-betul pada yang sudah dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu. 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi,” tutur Presiden.
Masih dalam rangka pemerataan, Presiden meminta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Untuk pada tahun ini, pada tahun depan, menurut Presiden, Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. “Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bank-able,” ujarnya. (Neo)
