UU MD3 Kembalinya Kekuasaan Monolog Anti Dialog

MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta (14/02/18). Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan hasil revisi UU MD3 meski sejumlah pasal dalam UU MD3 dinilai telah mencederai esensi demokrasi yang seakan mennjadikan DPR lembaga antikritik. Khususnya pasal 122 huruf k yang mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa melakukan upaya hukum terhadap orang atau kelompok yang dianggap merendahkan kehormatan lembaga dan anggota DPR.

Publik merespon negativ terhadap kebijakan yang sangat tidak demokratis anti dialog, penguasa eksekutif dan legislatif menjadi monolog. Demagog kekuasaan mulai berkolaborasi di semua sektor penguasaan. lini masa tweeter memiliki respon kuat agar demokrasi di selamatkan dan UU MD3 di koreksi, berikut beberapa tweet para netter.

Don Adam‏ @adamWH68 22 jam yang lalu

MS Kaban‏ @hmskaban 11 jam yang lalu

Marzuki Alie Dr.H.‏ @marzukialie_MA 21 jam yang lalu

Membalas @saididu

mjd rakyat, terima ajalah apapun yang dikerjakan oleh elit2 kekuasaan, apapun kritik bisa membawa ke hotel prodeo. ke depan semua lembaga negara akan mengusulkan pasal penghinaan, agar tidak dikritik lagi. ini demokrasi otoritarian, demokrasi ala elit kekuasaan.

Muhammad Said Didu‏ @saididu 23 jam yang lalu

‏ @saididu

Mhn Ketum Parpol dan anggota DPR jelaskan kepada kami rakyat ini kok tega buat UU MD3 yg isinya anggota DPR akan memenjarakan rakyat yg engkau wakili jika rakyat mengeritik DPR ? Cc @airlangga_hrt@ZUL_Hasan@prabowo@msi_sohibuliman@SBYudhoyono Ibu Megawati Bpk Suryopaloh