MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Ratusan karyawan PT. Freeport Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian ESDM Jakarta pada Selasa 7 Maret 2017 kemarin mengancam akan mempolisikan Bupati Mimika Eltimus Omaleng terkait pernyataannya di media yang menuding bahwa massa yang datang bedemo ke Jakarta merupakan massa bayaran yang di ditunggangi dan dibiayai oleh Freeport.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator aksi Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) Maikel Adi dalam orasinya sesaat setelah ia dan 14 orang perwakilan massa keluar dari Gedung Kementerian ESDM usai hearing dan menyerahkan pernyataan sikap dan tututannya di Kementerian yang dipimpin oleh Igansius Jonan itu.
“Hari ini kami tegaskan kepada Bapak Bupati, dalam waktu 1 X 24 Jam beliau harus dapat menyampaikan permohonan maaf kembali lewat media, apabila hal ini tidak dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mimika maka kami para pekerja yang tergabung dalam gerakan solidaritas akan menempuh jalur hukum untuk menuntut beliau”. Ancam Maikel dalam orasinya diatas mobil komando. Selasa (7/3/2017).
Maikel mengatakan, apa yang ditudingkan Bupati Mimika merupakan pernyataan ngawur dan fitnah, karena kedatangannya bersama ratusan karyawan lain ke jakarta merupakan gerakan murni yang mewakili 32000 karyawan Freeport lain yang terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Tidak benar apa yang disampaikan Bupati yang menyatakan demo kami ditunggangi dan di biayai Freeport, kami ke Jakarta murni gerakan perjuangan solidaritas dan tidak dibiayai oleh Freeport, kami bukan massa bayaran” tegas Maikel.
Pernyataan maikel disambut sorakan para karyawan lain ” Kami bukan bayaran” yang kemudian mengeluarkan dan mengacungkan kartu identitas sebagai karyawan Freeport.
Maikel menjelaskan, bahwa sebelum berangkat ke Jakarta Karyawan Freeport membentuk gerakan “Sumbangan Sepulu Ribu” guna menggalang dana solidaritas untuk aksi ke Jakarta dan dana itulah yang dipergunakan selama di jakarta ditambah kocek pribadi setiap karyawan yang ikut dalam gerakan solidaritas ini.
Seorang peserta aksi mengatakan kepada Mediaharapan.com bahwa aksi ini juga diikuti oleh karyawan yang telah di PHK oleh PT. Freeport, dan dikatakannya sejak keluar peraturan baru pemerintah yang mengatur tentang pertambangan melalui IUPK, setidaknya lebih dari 200 karyawan Preefort telah di PHK.
Seperti yang dialami oleh Yohana yang merupakan warga Mimika dan telah bekerja di Freeport selama 15 tahun dibagian Pangan Sari. Dikatakannya hingga saat ini sebanyak 328 orang telah dirumahkan.
“Saya dirumahkan makanya saya datang ke Jakarta, dari pangan sari itu 328 orang (yang telah dirumahkan), dan tiap hari ada pemutusan Hubungan kerja” Ungkap Yohana yang ditimpali oleh salah seorang pekerja lainnya yang mengatakan belum mengetahui kapan akan kena pemutusan kerja.
“Kami datang kesini (Jakarta) untuk meminta perhatian dan kepedulian pemerintah khususnya presiden Jokowi, karena 32000 karyawan Freeport terancam meniadi pengangguran, tolong Bapak Jokowi pedulikan nasib kami” pungkas salah seorang peserta aksi.
Dalam aksinya, GSPF juga membentang beberapa sepanduk yang dipasang dipagar Gedung Kementrian ESDM dan mobil Komando, diantara sepanduk itu bertuliskan “KO JADI PRESIDEN BARU, Kenapa Ko Bikin Torang Susah???, APAKAH TORANG DI PAPUA BUKAN KO PU RAKYAT KAH??” (MH007)
